TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL PAKAIAN BEKAS DENGAN SISTEM BORONGAN (Studi Kasus di Pasar Allu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto)

SERLIANA, ASMA (2026) TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL PAKAIAN BEKAS DENGAN SISTEM BORONGAN (Studi Kasus di Pasar Allu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto). TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL PAKAIAN BEKAS DENGAN SISTEM BORONGAN (Studi Kasus di Pasar Allu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto).

[thumbnail of TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL PAKAIAN BEKAS DENGAN SISTEM BORONGAN (Studi Kasus di Pasar Allu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto)] Text (TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL PAKAIAN BEKAS DENGAN SISTEM BORONGAN (Studi Kasus di Pasar Allu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto))
SERLIANA ASMA, (1-3).docx - Other
Restricted to Registered users only

Download (538kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui mekanisme penetapan harga jual pakaian bekas dengan sistem borongan di Pasar Allu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto; dan 2) mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan harga tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan penjual serta pembeli pakaian bekas di Pasar Allu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) penetapan harga pakaian bekas diawali dengan pembelian secara borongan berdasarkan kode tertentu dengan harga yang berbeda-beda. Harga jual kemudian ditentukan berdasarkan kualitas dan kondisi pakaian, merek, tren yang berkembang, proses laundry dan penyortiran, serta permintaan pasar. Pakaian yang telah dicuci dan disortir umumnya memiliki harga lebih tinggi dibandingkan pakaian yang langsung dijual saat karung dibuka; 2) dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik penetapan harga tersebut diperbolehkan selama dilakukan berdasarkan kesepakatan, transparansi, dan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam muamalah. Praktik tersebut menggunakan akad bai’ al-musawamah dan mencerminkan prinsip taradhi atau kerelaan kedua belah pihak serta kaidah al-ghunmu bil-ghurmi, yaitu keuntungan yang diperoleh sebanding dengan risiko yang ditanggung

Item Type: Artikel Jurnal
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Unnamed user with email admin@staiyapistakalar.ac.id
Date Deposited: 13 Nov 2026 02:08
Last Modified: 13 Nov 2026 02:08
URI: https://repository.staiyapistakalar.ac.id/id/eprint/562

Actions (login required)

View Item
View Item